Read more: http://infosinta.blogspot.com/2012/04/cara-unik-agar-potingan-di-blog-tidak.html#ixzz2IhEqsyhT IRRSWG

Minggu, 20 Januari 2013



KOMUNISME

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT.bahwa penulis telah menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Negara dengan membahas tentang komunisme di Indonesia dalam bentuk makalah.
Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang saya hadapi. Namun saya menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, teman, serta Allah SWT. Sehingga kendala-kendala yang saya hadapi teratasi.
Saya menyadari bahwa di Indonesia ini masih terdapat praktek diskriminasi pada etnis Tiong Hoa, dan tentunya hal ini dikarenakan dikait – kaitkannya dengan komunisme yang ada di Cina serta saya melihat ini sebagai pengekangan perkembangan demokrasi di Indonesia.Segala sesuatu yang berbau Cina disangkut pautkan dengan komunisme, tentu saya merasa prihatin dan sedih dengan kondisi seperti ini.Pemerintah seharusnya bisa menolelir situasi seperti ini, bila tidak apalah artinya ‘Bhineka Tunggal Ika’?Melihat dari fakta yang ada saya merasa tertarik untuk membahas tentang komunisme di Indonesia melalui makalah ini.Saya berharap para pembaca dapat memperoleh manfaat positif dari makalah yang saya buat ini dan saya meminta maaf apabila banyak kekurangan dari makalah yang saya buat ini.


2
Daftar Isi

Kata pengantar                                                                               1
Daftar isi                                                                                                    2
Pendahuluan                                                                                             3
Latar belakang masalah                                                                           4
Perumusan masalah                                                                        5
Kesimpulan                                                                                               6
Saran                                                                                                         7

 Pendahuluan
Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksiinternal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Latar belakang sejarah
Sebelum Revolusi Indonesia
Gerakan Awal PKI
Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan namaIndische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda [1]
Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka).Editornya adalah Adolf Baars.
Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia.Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia.Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis.Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV.Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.
Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia.Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda.Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang.Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet.Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV.Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet.Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.
ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia



Pembentukan Partai Komunis
Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam.Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.
PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional.Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.
Pada 1924nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemberontakan 1926
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat.PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik.Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial.Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan.Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua[2].Beberapa orang meninggal di dalam tahanan.Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis.Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda.Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama.Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan.Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah.Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia.Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

Peristiwa Madiun 1948

Pada 8 Desember1947 sampai 17 Januari1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.
Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni1948.Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta.FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.
Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.
Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet.Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September1948 di Madiun, Jawa Timur.Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis.Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam.Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI.Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Bangkit kembali
Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah.Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959[4]
Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta.Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

Pemilu 1955
Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat ke empat dengan 16% dari keseluruhan suara.Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.
Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang [5].
Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing.Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.
Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan.Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusar dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka.PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat.Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.
Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI.Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya.Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme.Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Ketika gagasan tentang
Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya.
Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.
Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah.Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat.Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia.Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba.

Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya
Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan "tentaranya".
Alasan utama tercetusnya peristiwa G30S disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut "rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d‘etat terhadap Presiden Sukarno“.
Aktivitas PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin agresif. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut "kapitalis birokrat“[April 2010] terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan "Aksi Sepihak“ dan istilah "7 setan desa“[April 2010], serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada "kepemimpinan“-nya dan mengabaikan "demokrasi“-nya[April 2010], adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI[April 2010], sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi.[April 2010] Anggapan bahwa partai ini berdominasi,pada akhirnya tidak lebih dari satu ilusi.[April 2010]
Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan (U) Suyatno di komplek perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah Letkol.Untung Samsuri.
Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya.
Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa.
Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Xinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.
Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965.Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir.Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa sesungguhnya (in factum).Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula.Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.
Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran.Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.



5
Perumusan Masalah
Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

Pemberontakan G 30/S/PKI, 34 tahun lalu, merupakan ancaman serius terhadap
Pancasila sebagai ideologi negara, karena pemberontakan itu dinilai
bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.
Oleh karena itu, Orde Baru merasa 'trauma' atas tragedi berdarah tersebut
sehingga secara resmi negara pun melarang keras penyebaran paham komunis di
Indonesia. Kebijakan penguasa Orde Baru dalam mengikis habis paham komunis
di Tanah Air mendapat dukungan dari masyarakat. Rupanya sebagian besar
rakyat waktu itu tetap memilih setia kepada Pancasila sebagai idelogi
negara.

Namun persoalan muncul ketika kebijakan atau tindakan represif pemerintah
Orde Baru terhadap OKNUM dan KELUARGA orang-orang yang terlibat
pemberontakan G 30/S/PKI itu ditinjau dari sisi penghargaan terhadap
hak-hak asasi manusia (HAM).  Orang di jaman sekarang mungkin bisa menilai
bahwa tindakan penguasa Orde Baru terhadap oknum dan keluarga yang terlibat
dalam organisasi terlarang, semacam komunis, tergolong tak manusiawi.
Pemerintah dalam mengatasi paham komunis justru seringkali menghadapinya
dengan cara-cara yang melanggar HAM, seperti mematikan hak-hak tertentu
sebagai warga negara sehingga mempunyai keterbatasan hak dibandingkan
dengan warga negara lainnya.  Pembatasan hak itu ialah tidak boleh
mendaftar jadi Pegawai Negeri Sipil maupun ABRI hingga beberapa turunan.
Oleh karena itu, setiap proses perekrutan anggota PNS dan ABRI harus
menunjukkan surat tanda bukti bersih diri dari pejabat yang berwenang.

Mengapa itu terjadi ?. Kemungkinan penguasa Orde Baru terlalu takut
berlebihan terhadap bahaya laten komunis.  Hal ini terbukti; dilarang keras
menyebarkan paham komunis di Indonesia,  bahkan literatur-literatur berbau
komunis tidak boleh dipergunakan di kampus. Organisasi-organisasi yang
dianggap "berhaluan" komunis dilarang.

Tetapi yang lebih parah lagi ialah ketika rezim Orde Baru menggeser hakekat
perjuangan mempertahankan Ideologi Pancasila menjadi perjuangan untuk
mempertahankan kekuasaan semata.  Perilaku orang-orang yang dianggap
berseberangan dengan pemerintah selalu dibenturkan dengan persoalan
ideologi yang diawali dengan proses stigmatisasi (cap), misalnya tuduhan
GPK, PKI, OTB (organisasi tanpa bentuk), dan sebagainya, sehingga dengan
mudahnya bisa dijerat dengan UU Subversi.  Pihak-pihak yang yang mengkritik
lebijakan menyimpang maupun pihak yang bermaksud memperjuangkan demokrasi
dan HAM menjadi sasaran stigmatisasi tersebut. Kita masih mengingat kasus
Sri Bintang Pamungkas, kasus Moctar Pakpahan, kasus PRD (Budiman Sujatmiko
dan kawan-kawan), penangkapan dan penahanan para aktivis mahasiswa, dan
sebagainya.

Yang menjadi persoalan sekarang ialah mengenai bagaimana relevansi
penggunaan cara-cara kekerasan/represif, sebagaimana diterapkan oleh rezim
Orde Baru, dalam menanggulangi atau mengatasi paham komunis di Indonesia.

Mengutip pemikiran dari T.B.  Simatupang yang mengatakan bahwa : sebetulnya
kita harus berusaha untuk mempelajari  marxisme  itu  dengan kesungguhan,
sehingga kita  kemudian dapat  "mengatasi"nya  dalam pemikiran kita.
Dengan demikian  kita  akan  berkenalan  dengan komunisme, sedikit banyak
ada unsur-unsur  pemikiran  komunis yang diserap
dalam pemikiran kita,  dan selanjutnya  kita  sampai  kepada  kesadaran
bahwa komunisme  itu  adalah  ajaran yang keliru".
Jadi, bukan dengan menjauhi/mengucilkan, apalagi membasmi penganut paham
itu.  Implikasi dari  pemandangan T.B.  Simatupang  ini  dapat dijelaskan
bahwa  sebenarnya "musuh"  utama  bangsa kita saat ini bukan lagi terfokus
kepada paham komunis, akan tetapi saat ini justru banyak muncul
pemikiran-pemikiran atau filsafat-filsafat yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai/filsafat Pancasila.

Paham maupun filsafat  yang melanda dunia saat ini bukan lagi didominasi
oleh  paham  komunisme/marxisme.  Justru sebagian besar paham komunisme
semakin ditinggalkan orang sehubungan dengan semakin kuatnya paham lain di
luar komunisme itu sendiri.  Begitu  banyak filsafat-filsafat  yang  sedang
berkembang  di dunia saat ini, termasuk filsafat yang pada dasarnya sangat
bertentangan dengan  ajaran Kekristenan.
Misalnya paham-paham yang mentolerir seks bebas,  pola hidup materialisme,
hedonisme, individualisme, relativisme, dan sebagainya.  Bahkan,
akhir-akhir ini muncul ajaran yang sedang  mencuat  di masyarakat yakni
ajaran gereja setan.  Ternyata ajaran setan ini sudah meluas di beberapa
kota di tanah air, seperti di Manado, Surabaya dan Malang. Paham-paham
semacam ini  jelas sangat bertentangan  dengan  ajaran agama dan Pancasila.
Alangkah  berbahayanya  jika  paham-paham  semacam ini  melanda  generasi
muda  bangsa.

Moralitas seseorang yang dibangun atas dasar keimanan kepada Tuhan
diharapkan bisa menangkal segala macam
ajaran-ajaran yang menyesatkan, termasuk paham komunisme yang tidak sesuai.
Semakin bermoral berarti ia semakin  bisa  membedakan  mana
nilai-nilai/ajaran yang  benar/baik  dan mana  nilai-nilai yang salah;
atau membedakan mana
nilai-nilai  yang  bisa  mensejahterakan  manusia  dan mana  nilai-nilai
yang bisa  merugikan  manusia, termasuk dalam menilai paham-paham yang
sedang berkembang di masyarakat.  Sebaliknya, bila  masyarakat mengalami
krisis keimanan maka moralitasnya juga bisa diragukan sehingga bisa juga
disebut sebagai krisis moral.  Akibat krisis moral maka dikhawatirkan
mereka akan mudah  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai dari luar  yang
sebenarnya bertentangan dengan  Pancasila maupun ajaran agama.

Di sinilah pentingnya penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap
individu anak bangsa agar mampu menghadapi pengaruh nilai-nilai/paham-paham
yang tidak sesuai dengan Pancasila.  Para rohaniawan diharapkan mampu
membuktikan kepada umatnya bahwa sesuatu ajaran itu bertentangan dengan
ajaran agama yang dianut.






Kesimpulan
Indonesia memang bukan tempat yang tepat bagi komunisme pada masa sekarangini. Tapi apakah benar komunisme adalah sebuah aib, sebuah cacat yang harus ditutup-tutupi dengan sedemikian rapat agar generasi muda tidak perlu mengetahui, atau bahkanhanya untuk mendengar istilah tersebut? Benarkah komunisme merupakan sebuah paham yang mengerikan, yang mengantarkan begitu banyak nyawa pada penderitaan dankematian? Atau benarkah komunisme selalu haram, nista, dan patut disingkirkan dari bumi pertiwi agar akhlak masyarakat tetap terjaga dan musuh-musuh negara tidak  bangkit dari kuburnya?Menyikapi semua pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita menengok sebentar ke belakang, ke sebuah cerita sejarah yang panjang tentang negara tercinta ini. Mari kitatinggalkan sejenak cerita-cerita pembangunan abad modern yang mengagumkan dansedikit memberikan perhatian kepada sejarah kemerdekaan bangsa ini. Manusia sudahseharusnya mempertanggungjawabkan memoria yang mereka miliki agar di kehidupanselanjutnya segala sesuatu dapat ditindak dengan baik dengan mempelajari kejadian-kejadian di masa lampau. Hanya sayang, banyak orang-orang kita yang tidak menyadarihal ini. Idiom ‘yang lalu biarkan berlalu, yang sudah biarkan saja di belakang’, mungkin bukan suatu peribahasa yang baik untuk dianut kaum intelektual muda.Sebagaimana kita tahu, perwujudan komunisme paling nyata di Indonesia padamasa lampau tertuang dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini terbentuk darihasil fusi Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) dan Sarekat Islam Merahyang merupakan pecahan Sarekat Islam (SI). Partai ini dibentuk di Semarang pada tahun1920. Ketika itu, ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia (PKH).Kemudian pada tahun 1924, nama partai ini sekali lagi diubah menjadi Partai KomunisIndonesia (PKI). Untuk pertama kalinya di Indonesia, sebuah partai menggunakan kata’Indonesia’ di belakangnya.Sepintas dari perkenalan singkat tentang PKI, ada satu hal menarik yangseharusnya mendapat perhatian lebih dari masyarakat: PKI adalah partai pertama yangmengukuhkan dirinya sebagai partai ’Indonesia’, sebuah partai yang terdiri dari orang-orang Indonesia sebagai anggota-anggotanya. Boleh dikatakan, pemberian kata’Indonesia’ pada nama sebuah partai untuk pertama kalinya oleh PKI merupakan suatu pengakuan yang berani dan patut diberikan penghargaan lebih oleh setiap orang Indonesia yang merasa dirinyabenar-benar Indonesia. Tapi, seberapa banyak orangIndonesia yang mengetahui hal ini dan memberikan penghargaan yang setimpal?




Saran
Dalam ilmu sosial disebutkan bahwa ideologi komunisme adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya para tokoh bekerja dan menawarkan ringkasan ide-ide itu kepada masyarakat tertentu. Ideologi komunisme biasanya mengenai diri para tokoh dan pengikutnya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk: anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dan demokrat sosial.
Terlepas dari apakah pencetus ideologi komunisme ataukah pengikutnya secara sadar ataupun tidak, akan melakukan suatu aksi atau movement/gerakan baik dalam hal penyebaran ide-ide komunisme sampai pada gerakan yang bersifat politik yaitu meraih kekuasaan dalam rangka mengatur kekuasaan sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Inilah yang kemudian suatu ideologi menjadi motor penggerak suatu gerakan atau disebut sebagai gerakan politik. Merujuk pada gagasan dari presiden Soekarno, setidaknya terdapat tiga ideologi politik yang mendominasi masyarakat Indonesia, yaitu Nasionalis, Islam dan Marxis. Maka pada perkembangan sejarah pergerakan Bangsa Indonesia, identitas ideologi politik lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya organisasi modern yang menjadi penggerak bagi perjuangan melepaskan belengguh kolonialisasi Belanda, sehingga organisasi politik modern yang terlahir tidak bisa dipisahkan dengan ideologi politik yang menjadi ciri identitas politiknya. Sementara Partai Komunis Indonesia/PKI (1920) secara tegas mengusung ideologi Komunisme, kemudian ideologi ini menyebar luas secara cepat dan rapi ke seluruh pelosok tanah air dan berakhir sekitar awal tahun 1966.

download file ini dalam bentuk doc 



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar